KEBIJAKAN PENGUPAHAN PADA PASAL 88 AYAT (3) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJAPERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYAH

Permasalahan pengupahan buruh dinilai menjadi masalah pelik dan hanya terjadi di Indonesia. Terutama permasalahan upah senantiasa menjadi persoalan penting, terlebih lagi Indonesia masih merupakan sebuah Negara berkembang. Hal ini diperparah oleh keadaan angkatan kerja dan pengangguran Indonesia di satu sisi jumlahnya sangat banyak, sementara disisi lain, mutu dan keterampilan mereka tergolong rendah bahkan hanya sekedar mengandalkan tenaga. Hal yang sejalan dengan tingkat kesejahteraan pekerja Indonesia yang justru berada pada posisi paling akhir terlepas dari permasalahan pekerja di Indonesia yang belum kompetitif. Hal ini justru oleh sebagian kalangan dianggap ironi, sebab secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) telah menggariskan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari sebuah buku, literature, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kebiasaanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat banyak kontroversi. Mulai dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangannya dan juga pasal pasal yang telah disahkan terdapat beberapa yang rancu atau kurang jelas dalam penjelasannya, tidak terkecuali pada pasal 88 ayat (3) mengenai kebijakan pengupahan yang tidak berpihak pada pekerja/buruh. Karena di dalam merumuskan kebijakan pengupahan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana di dalam Fiqh Siyāsah Tasyrī’iyah, yang dimana dalam pembentukan sebuah Undang-Undang atau kebijakan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen masyaraka