ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN ANGGARAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERMENDES PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN)

Kemunculan pandemi COVID-19 pada Maret 2020 telah membuat Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa mengeluarkan kebijakan peralihan sebagian anggaran desa untuk penanganan COVID-19 melalui skema perubahan APB Desa 2020. Skripsi ini untuk menjawab dua pertanyaan tentang bagaimana kebijakan peralihan anggaran Desa Sidomulyo pada tahun 2020 masa pandemi COVID-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan teori analisis kebijakan William N.Dunn serta bagaimana analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap kebijakan peralihan anggaran Desa Sidomulyo pada tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi sebagai suatu fakta hukum, wawancara dengan narasumber yang dibutuhkan, dokumentasi dan tinjauan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam proses pengumpulan data peneliti melibatkan beberapa pengurus perangkat desa dan warga desa yang menjadi objek penelitian. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum analisis kebijakan William N.Dunn dan teori Hukum Islam Maslahah Mursalah Imam Asy-Syatibi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sidomulyo telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 sesuai dengan kebijkan pemerintah, termasuk pada pengelolaan Dana Desa dengan melakukan perubahan APB Desa 2020 untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa yang dialokasikan untuk program pencegahan dan penanganan COVID-19 serta program Bantuan Langsung Tunai dengan hasil analisis kebijakan cukup baik walaupun kurang maksimal terutama dalam proses penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai. Kebijakan ini juga termasuk Maṣlaḥah Mursalah dengan tingkatan Maṣlaḥah Ḍaruriyyah dan Maslahah Hajjiyah