TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN SANTRI (STUDI KASUS TABUNGAN SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMTSILATI BANGSRI JEPARA)

Tabungan umumnya diterapkan dalam dunia perbankan, namun faktanya tabungan masuk dalam lembaga pendidikan termasuk Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Darul Falah Amstilati menerapkan tabungan sebagai salah satu peraturan untuk menghindari kehilangan disebut dengan tabungan santri. Merupakan wadah penitipan uang santri bertujuan bukan untuk penyimpanan jangka panjang melainkan untuk diambil ketika jadwal ditentukan. ketika setelah uang terkumpulkan kemudian dimanfaatkan oleh pihak pesantren untuk pengembangan perekonomian pesantren. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan tabungan santri dan pengelolaanya yang berfokus pada akad wadī’ah serta akad wadī’ah secara ilmu fikih, kemudian menyimpulkan data-data yang ada serta menganalisis data tersebut. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu pada subtansi ilmu fikih mengenai wadiah serta fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Kesimpulan pada penelitian ini, menunjukan bahwa praktik pengelolaan tabungan santri mengarah pada akad wadī’ah yad aḍ- ḍamānah, karena tabungan santri yang dititipkan serta dikumpulkan dan kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi pesantren melalui unit-unit usaha pesantren. Pada sistem pengelolaan tabungan santri ini menunjukan bahwa telah sesuai dengan prinsip syariah dari segi ilmu fikih dan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Namun pada praktik tabungan tidak dijelaskan klausul dan ujrah yang jelas serta terdapat perbedaan hukum pada hasil dari pemanfaatan objek wadiah dari segi fikih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam fikih hasil pemanfaatan adalah milik mustaudi dan dapat dibagi kepada muwadi sebagai nisbah atau pemberian sekedar bonus. Namun dalam pasal 426 KHES mengatur bahwa hasil pemanfaatan wadī’ah yad aḍ-ḍamānah milik muwadi secara keseluruhan. Dari perbedaan ini, pondok pesantren mengarah pada pendapat fikih karena sejak awal berdirinya tabungan ini, belum diatur dan tidak sampainya sosialisasi di pihak pondok pesantren