PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PRAYA)

Adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan tentang batas minimum pernikahan di Indonesia mengakibatkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, ada beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Pertanyaan penting ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani dispensasi kawin dan apakah hakim memperhatikan hak-hak anak dalam permohonan dispensasi kawin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat preskriptif dan deskritik-analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara, kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya berupa hamil di luar nikah dan adat masyarakat yang melangsungkan pernikahan dini. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang, di sisi lain hakim juga memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya. Selain itu, hakim juga memperhatikan hak-hak anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dan hak anak yang ada di dalam kandungan agar anak tersebut mendapatkan hak untuk hidup dan tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak