TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAN BAJO, KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR

Perempuan mempunyai hak atas politik menurut islam ataupun menurut hukum negara, perempuan mempunyai hak politik menurut hukum negara Indonesia diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 pasal 49 yang berbunyi “wanita berhak untuk memilih, dipilihm diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan undang-undang yang berlaku”. Menurut hukum islam perempuan boleh berpolitik sama seperti laki-laki, kaum perempuan boleh menguasai hak milik, hak jual beli, hibah, mengadakan perjanjian, dan berperan aktif dalam aktivitas politik serta sosial. pemaparan dari masalah yang terjadi pada latar belakang masalah yang terjadi penulis ingin mengetahui mengapa perempuan belum berpartisipasi dalam keterwakilan badan permusyawaratan desa di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut membuat penulis memiliki tujuan untuk memecahkan masalah terkait tinjauan fiqh siyasah terhadap keterwakilan perempuan khususnya di desa labuan bajo, kecmatan komodo. Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk data penelitian lapangan (field research), penelitian yang bertujuan untuk memepelajarai secara intensif dan mendalam tentang latarbelakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial individu, lembaga masyarakat. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan Teknik analisis data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan data kualitatif.Penelitian ini bersifat deskriptif yang akan menggambarkan tentang pelaksanaan dari keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa perspektif fiqh siyasah. Hasil penelitian ini adalah 1) Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD tetap dilaksanakan di desa Golo Bilas, namun anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, belum dapat melibatkan perempuan dalam keterwakilan perempuan pada BPD Desa Golo Bilas. 2) Dari pandangan fiqh siyasah seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat, serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, namun dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan pada BPD Desa Golo Bilas perempuan hanya berperan dalam keaktifan anggota PKK dan Posyand