KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH SEJAK DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Sejak diundangkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terjadi berbagai perubahan dalam perizinan berusaha di daerah, khususnya dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah. Penulisan hukum/ skripsi yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah Sejak Diundangkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan yang menjadi pembahasan utama dalam penulisan hukum/skripsi ini yaitu kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah serta kendala yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dimana penelitian berfokus pada hukum positif. Data diperoleh dari data sekunder berupa undang-undang, buku, jurnal maupun media elektronik yang relevan dengan topik penulisan hukum, dan data primer yang bersumber dari hasil wawancara. Dalam penelitian hukum ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan kewenangan seperti izin berusaha dalam sektor pariwisata. Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah serta dalam penelitian ini ditemukan adanya kendala yang ditimbulkan baik bagi Pemerintah Daerah atau pelaku usaha setelah diundangkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja