PEMENUHAN ASAS KESEJAHTERAAN DALAM KEBIJAKAN SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya Upah Minimum Provinsi dan tingginya kebutuhan hidup di DKI Jakarta. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan asas kesejahteraan dalam sistem penggajian yang diterapkan bagi PNS DKI Jakarta. Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana pemenuhan asas kesejahteraan dalam kebijakan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan wawancara dengan Kasubbid Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis data yang digunakan adalah deskripsi hukum normatif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, intepretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya pemenuhan asas kesejahteraan di dalam sistem penggajian PNS DKI Jakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dilakukan dengan pemberian gaji, tunjangan dan diikut sertakan ke dalam program pokok, serta diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sifatnya sebagai suplemen penunjang