PERUNDUNGAN TERHADAP SISWA SMA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMA NEGERI A DI KOTA SEMARANG)

Skripsi berjudul “Perundungan terhadap Siswa SMA Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri A di Kota Semarang)” bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab 2 (dua) siswa dari SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan SMA Negeri A di Kota Semarang terhadap korban perundungan yang meninggal dunia ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek penelitian skripsi ini adalah seluruh informasi terkait dengan faktor penyebab siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan dan tanggung jawab pihak SMA Negeri A di Kota Semarang dalam menyelesaikan kasus perundungan yang dilakukan oleh siswanya. Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui studi lapangan untuk data primer dan studi pustaka untuk data sekunder. Metode analisa yang digunakan ialah analisa kualitatif. Berdasarkan penelitian, faktor penyebab siswa di SMA Negeri A di Kota Semarang melakukan perundungan adalah perundungan telah terjadi secara turun-temurun atau telah menjadi tradisi, berkuasanya Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, pelampiasan kekesalan, adanya kepuasan, eksistensi Seksi Keamanan OSIS SMA Negeri A di Kota Semarang, dan pihak SMA Negeri A di Kota Semarang yang mengabaikan praktik perundungan. Bentuk pertanggungjawaban pihak SMA Negeri A di Kota Semarang atas terjadinya kasus perundungan yang dilakukan oleh siswanya adalah melakukan razia ponsel untuk mengidentifikasi fakta, memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang terbukti melakukan perundungan, membuat laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah agar dibentuk tim independen, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk menjamin hak pendidikan bagi siswa yang diberi sanksi, memberikan uang duka cita kepada keluarga korban, dan menetapkan Peraturan Kepala Sekolah SMA Negeri A Semarang No: 422/503/VII/2019 tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri A Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020 pada tanggal 15 Juli 2019. Demi memberantas praktik perundungan, pendidik dan tenaga kependidikan harus meningkatkan pengetahuan etika dan moral sehingga diharapkan dapat memberikan materi tentang pembentukan karakter, mental, pemahaman etika dan moral kepada siswa serta harus aktif mengontrol kegiatan peserta didik. Selain itu, pihak sekolah dapat menyediakan layanan konseling rutin bagi peserta didik dan Pemerintah Daerah hendaknya melakukan penyuluhan serta membentuk tim pencegahan dan penanggulangan perundungan