KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KOTA SEMARANG MELALUI MEDIA SOSIAL (1 SEPTEMBER 2019 – 28 FEBRUARI 2021)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan penting dalam sistem demokrasi dan erat kaitannya dengan otonomi daerah. Terkait fungsi dewan yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sebagai komunikasi dengan publik berfungsi untuk menyerap aspirasi, menyampaikan kinerja dan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik. Fungsi legislasi dan fungsi pengawasan adalah fungsi yang banyak dikomunikasikan melalui media massa dan pada era saat ini, bidang politik cukup banyak terpengaruh oleh teknologi komunikasi. Keberadaan media sosial dengan berbagai manfaat positifnya menjadi peluang besar bagi DPRD untuk menyosialisasikan kegiatan, menyerap informasi dan aspirasi, serta berkomunikasi langsung untuk mengetahui keinginan rakyat, sehingga program-program berjalan sebagaimana fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana komunikasi politik Anggota DPRD Kota Semarang melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter sejak 1 September hingga 28 Februari 2021. Data diperoleh melalui wawancara dan mengamati postingan dari Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial digunakan oleh anggota DPRD Kota Semarang untuk tiga hal, antara lain: (1) mengkomunikasikan fungsi dewan (legislasi, pengawasan, dan anggaran); (2) berkomunikasi dengan publik dalam rangka mendengar aspirasi dan mendapatkan masukan; (3) sarana hiburan sebagai penyaluran ekspresi diri. Terkait fungsi dewan yang dikomunikasikan Juan Rama, Melly Pangestu dan Muhammad Sifin Almufti melalui media sosial, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang paling sering dilakukan. Sementara fungsi legislasi dilakukan secara moderat, dan fungsi anggaran sebagai fungsi yang paling jarang dikomunikasikan