PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional yang mempunyai dampak sangat besar bagi seluruh sektor, salah satunya sektor perekonomian, banyak wajib pajak yang terdampak dengan adanya pandemi ini. Oleh karena itu pemerintah pada Bulan April Tahun 2020 mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak adanya Covid-19. Ari Purnomo merupakan seorang pelaku usaha wajib pajak yang terkena dari dampak tersebut. Ari Purnomo merupakan Wajib Pajak yang menggunakan PPh Final dengan peredaran bruto tertentu. Ari Purnomo memanfaatkan PMK Nomor 44 Tahun 2020, PMK Nomor 86 Tahun 2020 dan PMK Nomor 110 Tahun 2020, sehingga harus mengajukan pemanfaatan penggunaan insentif serta melaporkan realisasi insentif PPh Final Ditanggung oleh Pemerintah setiap sebulan sekali. Dengan memanfaatkan insentif tersebut Ari Purnomo yang seharusnya membayarkan PPh Final atas peredaran brutonya kini telah ditanggung oleh pemerintah. PMK Nomor 44 Tahun 2020 tersebut mulai berlaku pada Bulan April Tahun 2020. Dalam pemanfaatan realisasi insentif PPh Final peredaran bruto tertentu Ari Purnomo tidak perlu menyetorkan PPh Finalnya selama masa pajak bulan April – Desember Tahun 2020, karena PPh Final tersebut ditanggung oleh pemerintah dan bersifat NIHIL. Pada PMK Nomor 44 Tahun 2020, PMK Nomor 86 Tahun 2020 dan PMK Nomor 110 Tahun 2020 yang telah dimanfaatkan, Ari Purnomo dapat menghemat pengeluaran selama pandemi Covid-19 pada masa pajak bulan April - Desember Tahun 2020