PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI, KEJAKSAAN RI, DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE (STUDI DI LAPAS KELAS 1 SEMARANG)

Penelitian berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI, KEJAKSAAN RI, DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE (STUDI DI LAPAS KELAS 1 SEMARANG)”, bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana melalui Teleconference di Lapas Kelas 1 Semarang, hambatan yang ditemui masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tentang persidangan perkara pidana melalui Teleconference. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Jaksa Penuntut Umum Kota Semarang dan Ketua Registrasi Lapas Kelas 1 Semarang. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui Teleconference merupakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 karena mengingat asas Salus Populi Suprema Lex Esto dengan tetap melaksanakan sidang di masa pandemi Covid-19 merupakan bentuk penghormatan terhadap HAM terdakwa untuk segera diproses perkaranya. Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui Teleconference dengan Nomor Surat 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tanggal 13 april 2020. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Lapas Kelas 1 Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian kerja sama tersebut. Dalam periode januari sampai agustus 2021 berjumlah 263 perkara terdiri dari perkara narkotika dan zat adiktif 116 perkara, perkara orang dan harta benda 93 perkara, dan perkara keamanan dan ketertiban umum serta perkara diluar KUHP berjumlah 54 perkara. Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri kota Semarang dan di Lapas Kelas 1 Semarang sama-sama memiliki hambatan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui Teleconference pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama. Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Lapas Kelas 1 Semarang kurangnya koordinasi keterlambatan mengirimkan link untuk melakukan persidangan perkara pidana melalui Teleconference. Para pihak diharapkan memberikan sarana dan prasarana yang memadai agar tidak terjadi lagi gangguan jaringan internet, hal ini agar tercapainya Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan