PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDUGA BERDASARKAN KETERANGAN PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2014/PN.Smg)

Penelitian ini dilatarbelakangi peristiwa hukum di mana notaris sering menjadi pihak tergugat di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Diduga Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2014/PN.Smg) dilakukan untuk mengetahui gugatan penggugat yang berdasarkan dugaan keterangan palsu terhadap notaris. Perumusan masalah penelitian ini adalah: a) Atas dasar apakah dugaan keterangan palsu diajukan oleh penggugat?, b) Bagaimana upaya yang ditempuh Notaris untuk menghindari adanya dugaan keterangan palsu? Dan c) Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta yang diduga berdasarkan keterangan palsu? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris guna mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa kenyataan yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara yang terarah terhadap notaris, MPD, MKNW, INI. Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa notaris mengalami gugatan atas dugaan mencantumkan keterangan palsu pada akta yang dibuatnya atau tidak melakukan tugas sebagaimana yang sudah ditentukan oleh UU Jabatan Notaris. Upaya yang ditempuh oleh notaris agar terhindar dari dugaan keterangan palsu adalah dengan berpegang teguh pada ketentuan dan peraturan yang ada, terutama UUJN dan Kode Etik Notaris saat melaksanakan profesinya, selain itu untuk mengecek keaslian akta dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang ada, seperti: barcode, hologram dan pengecekan keaslian kartu tanda penduduk menggunakan teknologi NFC. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris sudah diatur di dalam UU Jabatan Notaris yang berupa tugas dan kewenangan yang harus dikerjakan, larangan yang harus dipatuhi oleh notaris, sedangkan tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memberikan perlindungan hukum adalah dengan mereview ulang perkara yang menimpa Notaris dan setelahnya terbatas memberikan pendampingan moril. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dugaan keterangan palsu yang menjadi materi gugatan adalah: notaris dianggap tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak menanyakan hak bagian Penggugat, notaris dianggap memasukan keterangan yang palsu ke dalam akta, notaris dianggap mengetahui terjadinya peralihan hak obyek sengketa, dan anggapan bahwa perjanjian kredit yang dibuat berdasarkan kondisi yang tidak sesuai atau keadaan palsu. Oleh karena itu, saran yang diajukan adalah: Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik harus selalu memperhatikan standar atau syarat-syarat dari suatu akta otentik, baik dari UUJN mapun Kode Etik