PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN AKSES PENDIDIKAN KEPADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)

ABSTRAK Siti Laelatul Badriyah, 12103183110, Layanan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Atas Sulitnya Aksess Pendidikan Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi di Kabupeten Blitar), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Tulungagung, 2022, Pembinmbing Dr. Zulfatun Ni’mah, S.H.I, M.Hum. Kata Kunci: Anak Penyandang Disabilitas, Pendidikan, Fiqih Siyasah Pendidikan merupkan hak setiap warga negara indonesia termasuk anak penyandang disabilitas. Namun, banyak anak penyandang disabilitas masih memiliki kesulitan akses untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk di Kabupaten Blitar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelayanan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada anak penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar, 2) Bagaimana pelayanan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada anak penyandang disabilitas ditinjau dari hukum positif, 3) Bagaimana pelayanan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada anak penyandang disabilitas ditinjau dari Fiqih Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi terhadap keluarga anak penyandang disabilitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar dan dokomentasi berupa literatur tentang layanan pendidikan anak penyandang disabilitas. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data berupa perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan, dan triangulasi teknik pada sumber data hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pelayanan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada anak penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar dilaksanakan dalam bentuk pembebasan biaya pendidikan, namum belum sampai pada pengadaan fasilitas khusus, pendampingan anak penyandang disabilitas yang memadai dan ketersedian trasportasi yang akomodatif; (2) Ditinjau dari prespektif hukum positif berdasar ketentuan Pasal 31 Konstitusi dan peraturan dibawahnya atas pelayanan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada anak penyandang disabilitas belum optimal dan dalam pelaksanaannya belum maksimal; (3) Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah, Pelayanan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada anak penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar sebagian telah sesuai dengan Siyasah yakni kebijkan pembebasan biaya pendidikan, selaras denganprinsip maslahah