KEKUATAN HUKUM COVERNOTE NOTARIS DALAM HAL PINJAMAN KREDIT PADA PERBANKAN KONVENSIONAL (Studi Kasus di Bank Mandiri Cabang Bojonegoro Mastrip)

ABSTRAK Yudi Agung Setiawan, 12101173026, “Kekuatan Hukum Covernote Notaris Dalam Hal Pinjaman Kredit Pada Perbankan Konvensional (Studi Kasus d , Jurusan Hukum Khoir Watimena, M.H. Kata Kunci: Covernote, Notaris, Pinjaman Kredit, Bank Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penggunaan covernote notaris sebagai syarat pinjaman kredit pada bank mandiri cabang bojonegoro (study di bank mandiri cabang bojonegoro mastrip), Covernote yang dikeluarkan oleh seorang notaris dipercaya atas tanda tangan, cap, dan segelnya. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah pedoman bagi notaris dalam menjalankan wewenangnya. Sedangkan dalam UUJN tersebut tidak mengatur tetang covernote. Sehingga menarik dikaji untuk mengetahui kekuatan hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan covernote yang dijadikan sebagai dasar pinjaman kredit. Rumusan masalah: 1) Bagaimana kekuatan hukum covernote dalam hal pinjaman kredit di bank mandiri cabang Bojonegoro? 2) Bagaimana akibat hukum penggunaan covernote pada bank mandiri cabang Bojonegoro dalam hal pinjaman kredit? Metode penelitian: adapun pendekatan atau metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research), dengan cara menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif analisis. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik analisis deduktif; reduksi data, paparan dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dalam aspek pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian: 1) Kekuatan hukum covernote notaris dalam hal pinjaman kredit di bank mandiri cabang Bojonegoro menunjukkan bahwa covernote yang dibuat oleh notaris adalah atas dasar kesepakatan Notaris dan Bank dalam pencairan kredit, namun covernote tidak dapat memberikan perlindungan hukum karena tidak memiliki kekuatan hukum secara sempurna seperti halnya akta autentik, covernote hanya berkedudukan sebagai surat keterangan dari notaris dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ada kewenangan Notaris dalam pembuatan suatu covernote. 2) sedangkan akibat hukum pinjaman kredit yang menggunakan covernote notaris apabila tidak dapat diselesaikan pengurusan hak tanggungan sesuai dengan isi covernote yang dibuat oleh Notaris, maka berakibat objek jaminan dalam perjanjian hak tanggungan tidak dapat dieksekusi langsung atau perjanjian hak tanggungan batal demi hukum sedangkan perjanjian kreditnya belum berakhir, perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur didapatkan setelah terbitnya sertifikat hak tanggungan yang telah diselesaikan oleh notaris. Penyelesaian kredit dapat diselesaikan melalui litigasi melalui gugatan wanprestasi maupun gugatan kepailitan, atau melalui non litigasi melalui penyelesaian secara internal bank maupun melalui LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia