PENERAPAN OMNIBUS LAW DITINJAU DARI ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)

ABSTRAK Dya Erlian Sekar Ati, NIM 12103183063, Penerapan Omnibus Law Ditinjau dari Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021, Pembimbing : Dr. Zulfatun Ni’mah, SH.I M.Hum Kata kunci : Omnibus Law, Peraturan Perundang-Undangan Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penerapan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu omnibus law. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 1) Bagaimana penerapan metode omnibus law dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja? 2) Bagaimana penerapan metode omnibus law dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan? 3) Bagaimana penerapan metode omnibus law dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ditinjau dari fiqh siyasah?. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Studi Kasus (Study Case) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach), menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka dengan teknik pengumpulan analisis bahan hukum teknik deskriptif dan teknik komparatif. Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan pertama, metode omnibus law dalam undang-undang cipta kerja diterapkan dengan cara mengubah ketentuan-ketentuan dalam undang-undang sesuai klaster terkait perizinan berusaha, ketenagakerjaan, UMKM, kawasan ekonomi khusus, serta undangundang lain. Perubahan tersebut digabungkan menjadi undang-undang baru melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Kedua, ditinjau dari asas-asas pebentukan peraturan perundangundangan, penerapan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang cipta kerja terdapat ketidaksesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan, sehingga penerapan metode omnibus law dalam undang-undang cipta kerja tidak menaati teknik pembentukan peraturan-perundang-undangan yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan. Ketiga ditinjau dari fiqih siyasah, penerapan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang cipta kerja sudah sesuai mewujudkan unsur dalam fiqih siyasah dusturiyah. Dibuktikan pada proses pembentukannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan, Presiden dan DPR sama-sama terlibat dalam musyawarah antar lembaga yang berwenang