Rekonvensi atas rekonvensi harta bersama terhadap perkara Cerai Talak: Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL

ABSTRAK Istilah rekonvensi akan hadir dalam sebuah perkara yang tegugatnya mengajukan gugatan balik bersaman dengan mengajukan jawaban. Setelah penggugat rekonvensi mengajukan gugatannya, tergugat rekonvensi diberikan hak untu memberikan tanggapan berupa esepsi dan jawaban. Namun pada prakteknya di perkara perceraian talak Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL dapat ditemukan fakta bahwa tergugat rekonvensi yang harusnya cukup menjawab gugatan rekonvensi justru juga sibuk menggugat balik gugatan rekonvensi tadi sehingga terjadilah nomenklatur baru yaitu rekonvensi atas rekonvensi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang di pegang oleh majelis hakim dalam menyikapi rekonvensi atas rekonvensi dan agar mengetahui efektifitas praktek penerapan rekonvensi atas rekonvensi. Metode penelitian yandigunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Data akan diperoleh dari perundang-undangan serta teori yang kemudian dianalisis dengan sistematis guna menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni : 1. Hakim menerima gugatan rekonvensi atas rekonvensi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi dalam Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL. karena dinilai sebagai gugatan pelengkap Majelis Hakim menggunakan landasan hukum untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara yang memunculkan gugatan rekonvensi atas rekonvensi. 2. Tolak ukur efektif yang dimaksud sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah terpenuhi dalam praktek rekonvensi atas rekonvensi. Asas sederhana dan cepat telah terpenuhi dengan tidak perlu mendaftarkan nomor perkara baru sehingga proses pemeriksaan tidak berbelit belit dan waktu lebih singkat. Kemuadian asas biaya ringan juga telah terpenuhi karena biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan karena tidak perlu mendaftarkan nomor perkara baru. ABSTRACT The term reconvention will be present in a case where the defendant filed a counterclaim together by submitting an answer. After the reconvention plaintiff has filed his lawsuit, the reconvention defendant is given the right to provide a response in the form of an essay and an answer. However, in practice in the divorce case Number 0569 / Pdt.G / 2020 / PA.BL, it can be found that the reconciliation defendant who should be sufficiently responding to the reconciliation lawsuit is also busy suing the reconciliation lawsuit so that a new nomenclature occurs, namely the reconstruction of a reconvention that does not have clear legal basis. This study aims to determine the legal basis held by the panel of judges in addressing reconvention on reconvention and in order to determine the effectiveness of the practice of implementing reconvention on reconvention. The research method used is normative, using a case approach, a conceptual approach and a statutory approach. Data will be obtained from legislation and theory which is then analyzed systematically in order to produce a conclusion. From this research, a conclusion can be drawn, namely: 1. The judge accepted the reconciliation lawsuit on the reconciliation filed by the Reconvention Defendant in Case Number 0569 / Pdt.G / 2020 / PA.BL. because it is considered as a complementary lawsuit, the Panel of Judges uses a legal basis to give the fairest possible decision in cases that give rise to claims for reconstruction on reconstruction. 2. The effective benchmarks referred to in accordance with the principles of simplicity, speed and low cost have been fulfilled in the practice of reconvention on reconstruction. The simple and fast principle has been fulfilled by not having to register a new case number so that the examination process is not complicated and takes less time. Then the principle of low cost has also been fulfilled because the costs incurred will be lighter because there is no need to register a new case number. مستخلص البحث طريقة البحث المستخدمة معيارية ، باستخدام نهج الحالة ، والنهج المفاهيمي والنهج القانوني.سيتم الحصول على البيانات من التشريعات والنظريات التي يتم تحليلها بعد ذلك بشكل منهجي للتوصل إلى نتيجة. من هذا البحث يمكن استخلاص النتائج وهي:1. يقبل القاضي الدعوى إعادة إتفاقية على إعادةمن قبل المدعى عليه في القضية رقم 0569 / Pdt.G / 2020 / PA.BL.نظرًا لأنها تعتبر دعوى قضائية تكميلية ، تستخدم هيئة القضاة أساسًا قانونيًا لإصدار القرار الأكثر عدالة في قضية تؤدي إلى دعوى مضادة ضد دعوى مضادة.2. تم تحقيق المعايير الفعالة المشار إليها وفقًا لمبادئ التكلفة البسيطة والسريعة والمنخفضة في ممارسة إعادة إتفاقية على الإعادة.تم تحقيق المبدأ البسيط والسريع من خلال عدم الحاجة إلى تسجيل رقم حالة جديد بحيث لا تكون عملية الفحص معقدة وتستغرق وقتًا أقل .ثم تم أيضًا استيفاء مبدأ التكلفة المنخفضة لأن التكاليف المتكبدة ستكون أخف نظرًا لعدم وجود حاجة لتسجيل رقم حالة جديد