Analisis yuridis terhadap Tawkil Rafa pada masa Pandemi Covid-19: studi kasus KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tawkīl rafa‘ Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan), merupakan jenis penelitian lapangan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan bagaimana praktik tawkīl rafa‘ di KUA Kecamatan Lamongan ? dan bagaimana analisis yuridis terhadap tawkīl rafa‘ di KUA Kecamatan Lamongan? Dalam penelitian ini semua data yang dikumpulkan diperoleh dengan dua Teknik, yakni wawancara, dokumentasi, setelah data yang diperlukan telah diperoleh kemudian dianalisis. Teknik analisis penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian mengenai praktik tawkīl rafa‘ di KUA Kecamatan Lamongan pada masa pandemi covid-19 merupakan kebijakan baru yang diambil oleh Kepala KUA Lamongan sebagai suatu jalan keluar untuk mengatasi problematika yang terjadi. Hal ini beliau lakukan karena adanya salah satu pengantin yang tidak dapat hadir dalam proses rafa‘ dikarenakan jauhnya jarak tempuh antara tempat kerja dengan KUA Kecamatan Lamongan apalagi pada saat pandemic covid terdapat kebijakan baru dari pemerintah mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Sehingga kepala KUA mengambil kebijakan untuk menerapkan tawkīl rafa‘. Ketentuan mengenai rafa‘ (pemeriksaan dokumen) diatur dalam Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam hal ini perkawinan tetap sah secara hukum karena tujuan dari dibuatnya kebijakan tawkīl rafa‘ adalah untuk kemaslahatan bersama, dengan syarat harus membuat surat kuasa pemeriksaan bermaterai untuk menghindari pemalsuan data. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan tawkīl rafa‘ merupakan suatu solusi agar tetap dapat dilaksanakannya suatu perkawinan, yang mana dalam sudut pandang kepala KUA Kecamatan Lamongan hal ini dinilai sebagai suatu hal yang mendesak (darurat) sehingga mengesampingkan adanya peraturan mengenai pemeriksaan dokumen. Diharapkan setiap KUA dapat melakukan dengan tertib aturan-aturan perkawinan meskipun dengan cara yang berbeda