Analisis hukum islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pengguna narkotika bagi diri sendiri: studi putusan:No.307/Pid.Sus/2018/PN.Gsk

Penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengguna Narkotika Bagi Diri Sendri (STUDI PUTUSAN:307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk)” ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaiamana sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap tindak pidana peredaran Narkotika Studi Putusan : (307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk) dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi yang diberikan hakim pada kasus tindak pidana peredaran narkotika Studi Putusan : (307/PID.SUS/2018/Pn.Gsk). Metode penelitian ini menggunakan bentuk metode deskriptif analisisi. Data penelitian diperoleh dari direktori putusan hakim No. (307/PID.SUS/2018/Pn.Gsk). Alur pembahasan dari skripsi ini menggunakan deduktif yakni penulis membahas tentang putusan hakim No. (307/PID.SUS/2018/Pn.Gsk), dalam melihat latar belakang putusan tersebut tidak sesuai Undang-undang yang ada. UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Hukum Islam dapat digunakan untuk menganalisis putusan hakim No. (307/PID.SUS/2018/Pn.Gsk). Proses penelitian menemukan bahwa putusan hakim No. (307/PID.SUS/2018/Pn.Gsk) tidak sesuai ketentuan yang ada dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana peredaran narkotika dan dihukum dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan padahal jika diadapkan kembali pada ketentuan SEMA No 4 Taun 2010, Terdakwa Usman Gendut seharusnya diputus untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis, dikarenakan barang bukti dalam hal ini yang dibawah oleh terdakwa tidak melebii 1 gram dari batas ketentuan SEMA 4/2010, yakni seberat 0.22 gr. Tidak hanya itu diperoleh juga keterangan dari terdakwa yang mengaku ketagihan selama 10 taun belakangan ini, terakir pernyataan dari lembag orbit foundation membenarkan keadaaan si terdakwa dari asil pertimbanan medis, bahwa terakwa menglami sindrom ketergantungan akan obat-obatan. Akan tetapi terdakwa tetap diputus penjara. Penelitian memiliki kesimpulan hakim dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan SEMA 4/2010, selain itu majelis hakim kurang seusai dalam memperatikan aturan. Bilamana terdakwa divonis pasal 127 UU Narkotika, ada kemungkinan peluang untuk mendapatkan rehabilitasi semakin besar dikarenakan Hakim diberi tuntunan dalam memvonis pasal 127 dengan memperhatikan ketentuan pasal 54, 55, dan 103 UU 35/2009. Saran yang terdapat penelitian ini ditujukan untuk aparat penegak hukum terutama hakim agar memutus suatu perkara berdasarkan ketetuan yang berlaku di Indonesia