Perspektif maqāṣid al-shari’ah terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menjawab dua masalah yang ada dalam rumusan masalah, diantaranya: bagaimana argumentasi kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan tentang surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, dan bagaimana perspektif maqāṣid al-shari>’ah terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Skripsi ini adalah sebagai bentuk hasil dari penelitian lapangan (field research) di KUA kecamatan Ngusikan kabupaten Jombang. Data yang didapatkan untuk keperluan penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Oleh karena itu, skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dalam memaparkan data terkait pandangan staf dan penyuluh agama Islam KUA kecamatan Ngusikan kabupaten Jombang terhadap surat pernyataan pengakuan calon mempelai, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori maqāṣid al-shari>’ah. Penulis juga memakai pola pikir deduktif dalam memperjelas kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa surat pernyataan pengakuan calon mempelai sebagai syarat tambahan pendaftaran kawin hamil, merupakan sebuah kebijakan yang harus dipatuhi oleh calon pengantin. Adapun kebijakan surat ini dibuat sebagai bentuk kehati-hatian dan sebagai penguat untuk melindungi hak calon pengantin di kemudian hari. Diantaranya meminimalisir terjadinya perceraian akibat tidak jujuran calon pengantin terkait kehamilannya. Selain itu juga untuk memastikan nasab anak yang akan dilahirkan calon mempelai wanita. Kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai ini tidak dilarang dalam Islam, karena kebijakan ini merupakan bentuk kemaslahatan yang bersifat h}a>jiya>t. Hal ini menjadi salah satu bentuk upaya dalam melindungi pernikahan, yaitu dengan melindungi keturunan. Berdasarkan kesimpulan di atas, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diharapkan bisa konsisten menerapkan kebijakan surat pernyataan pengakuan calon mempelai. Selain itu calon pengantin juga diharapkan bisa mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan guna menjaga hak dan kewajiban setiap calon pengantin nanti di kemudian hari, sekaligus bisa memudahkan tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam melakukan pencatatan nikah