PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit mematikan yang memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Di Indonesia sendiri, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi Dasar hukum dan peraturan utama yang digunakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam pengaturannya beberapa peraturan yang lahir secara materi muatan dan prosedur tidak sesuai dengan yang seharunya dan bahkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga menyebabkan adanya kekosongan dan kekaburan norma hukum. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menjalankan aturan sesuai dasar hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah peraturan mengenai penanganan pandemi telah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penerapannya serta mengetahui implikasi hukum dari pengaturan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dikaji menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan mulai dari penerapan kebijakan terkait status kedaruratan yang kurang tepat, kemudian pengaturan peraturan pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan dalam menangani Pandemi Covid-19 yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, baik secara materil dan formil. Menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menunjukan seolah adanya upaya pemerintah untuk “menghindar” dari tanggung jawab yang diamanatkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan