Maraknya penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung menimbulkan berbagai dampak buruk di lingkungan masyarakat. Satpol PP sebagai perangkat daerah mempunyai tupoksi untuk menegakan Perda dan mewujudkan trantibum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan sebagai sumber informasi yaitu dari unsur Satpol PP Kabupaten Temanggung, Tokoh Masyarakat, dan Konsumen. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa peran Satpol PP Kabupaten Temanggung, keunggulannya meliputi: (1) adanya SOP dalam giat penertiban, (2) adanya perencanaan tim dengan pembagi...
Jefry. Kocu (20183300110) “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Tanpa Izi...
Penjualan Minuman Beralkohol harus memperhatikan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun p...
Penelitian ini lahir dengan landasan yuridis adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahu...
Minuman beralkohol merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang bisa men...
ABSTRAKTesis ini membahas tentang Koordinasi Polres Dan Satpol PP Dalam Pengawasan Penjualan Minuman...
Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana Peraturan Daerah untuk mewujudkan ketertiban dan keten...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan P...
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan pelaksanaan ketentuan pidana peraturan daerah kota malang d...
Penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penjualan minuman beralkohol merupakan upay...
Farah Ghina Oktariani, Tunggul Anshari Setia Negara, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan pemerintah daerah te...
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan pelaksanaan ketentuan pidana peraturan daerah kota malang d...
Peraturan daerah dibentuk oleh dewan perwakilan daerah dengan persetujuan kepada daerah sementara p...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran POLDA Sulawesi Utara dalam m...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol t...
Jefry. Kocu (20183300110) “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Tanpa Izi...
Penjualan Minuman Beralkohol harus memperhatikan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun p...
Penelitian ini lahir dengan landasan yuridis adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahu...
Minuman beralkohol merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang bisa men...
ABSTRAKTesis ini membahas tentang Koordinasi Polres Dan Satpol PP Dalam Pengawasan Penjualan Minuman...
Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana Peraturan Daerah untuk mewujudkan ketertiban dan keten...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan P...
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan pelaksanaan ketentuan pidana peraturan daerah kota malang d...
Penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penjualan minuman beralkohol merupakan upay...
Farah Ghina Oktariani, Tunggul Anshari Setia Negara, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan pemerintah daerah te...
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan pelaksanaan ketentuan pidana peraturan daerah kota malang d...
Peraturan daerah dibentuk oleh dewan perwakilan daerah dengan persetujuan kepada daerah sementara p...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran POLDA Sulawesi Utara dalam m...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol t...
Jefry. Kocu (20183300110) “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Tanpa Izi...
Penjualan Minuman Beralkohol harus memperhatikan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun p...
Penelitian ini lahir dengan landasan yuridis adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahu...