IMPLEMENTASI PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

The making of this journal aims to ϔind out about (1) How to regulate human rights in Indonesian laws and regulations (2) What is the form of the protection and application of human rights in the criminal justice system according to Law No. 8 of 1981 (KUHAP). To answer this problem, the writer uses normative research methods; comprehensive analytical study of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the basis for regulating human rights has been formulated in the Criminal Procedure Code and has brought renewal in regulating human rights as stipulated in articles on the rights of suspects / defendants and also regulates the principles that support human rights Humans such as the Pre-Guilty Principle Principle, and also presuppose a very fundamental legal principle, the principle of Equality in Law is known as Equality Before The Law. Theoretically, from the stage of investigation, prosecution and examination before a court hearing. But in reality there are still violations committed by individual law enforcement officers. Keywords: Regulations on the Application of Human Rights, Regulations and Regulations, the Criminal Justice SystemPembuatan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) Bagaimana pengaturan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan (2) Bagaimanakah Bentuk Perlindungan dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif; kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian menunjukan bahwa landasan pengaturan Hak Asasi Manusia telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menghadirkan pembaharuan-pembagahruan dalam mengatur HAM sebagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak-hak tersangka/terdakwa dan mengatur juga asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti Asas Pra Duga Tak Bersalah, dan juga mengisaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dikenal dengan Equality Before The Law. Secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum yang bersifat personal.Kata kunci: Pengaturan Penerapan HAM, Peraturan Perundangan, Sistem Peradilan Pidana