Pembangunan Hukum Pidana : Pluralisme Hukum dalam RKUHP

The objective of this transcription is to elaborate informal law of criminal (law which living into society and natural law) which apparently acknowledge pluralism of law in system developmental of Indonesia’s law of criminal. The opportunity is which given by RKUHP to the judge for implementing informal law in the fact opposite whit legality principles and the interest create law assurance and non-discrimination prohibition. The another alternative which offered is adopting informal law norms into formal law of criminal, that is used whole citizen, the judge obligation is excavate, follow, and understand law values and justice sense which live in the society, it should be entered in yurisprudential developmental frame work.Keywords: Informal law of criminal, law assurance, yurisprudential.Tujuan transkripsi ini adalah untuk menguraikan hukum pidana informal (hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum kodrat) yang tampaknya mengakui pluralisme hukum dalam pengembangan sistem hukum pidana Indonesia. Peluang yang diberikan oleh RKUHP kepada hakim untuk menerapkan hukum informal ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip legalitas dan kepentingannya menciptakan jaminan hukum dan larangan non-diskriminasi. Alternatif lain yang ditawarkan adalah mengadopsi norma-norma hukum informal menjadi hukum pidana formal, yang digunakan seluruh warga negara, kewajiban hakim adalah menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, itu harus dimasukkan dalam pengembangan kerangka yurisprudensi . Kata kunci: Hukum pidana informal, kepastian hukum, yurisprudensi