Peran Dinas Pertanian dalam pelaksanaan pasal 19 uu no. 19 tahun 2013 tentang bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok ditinjau dari fiqih siyasah

Penelitian ini membahasa tentang pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 Tentang peranan Dinas Pertanian Dalam Pembagian Bibit Unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembagian bibit unggul berupa tanaman padi, kopi dan kacang kedelai yang dlakukan oleh Petugas Pertanian Lapangan di Desa Marsada Pada Tahun 2021. Pelaksanaan peraturan ini perlu dilakuan untuk menunjang kesejahteraan petani sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu memberikan kesetaraan dan kesejahteraan warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Penelitan ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan Pasal 19 Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Peran Dinas Peran Dinas Pertanian dalam Pembagian Bibit Unggul. Hasil penelitian peneliti bahwa pelaksanaan Peran Dinas Pertanian dalam pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 belum terlaksana secara maksimal, dapat dilihat dari beberapa masyarakat kelompok tani yang tidak menerima dan tidak membudidaya bibit yang diberikan oleh Pemerintah Dinas Pertanian tersebut. Faktor yang mempengaruhi berjalannya program kerja Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah faktor Pengetahuan, Faktor Pendidikan, dan Faktor luas Lahan Pertanian Tinjauan Fiqih Siyasah tentang peran Dinas Pertanian terhadap Kelompok Tani terkait pembagian bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok belum terlaksana secara maksimal. Disebabkan karena kebijakan seorang imam (pemimpin) Pemerintah Dinas Pertanian belum berdasarkan kemashlahatan. Disebabkan hak-hak rakyat, kehormatan dan tujuan untuk menjamin kehidupan kelompok tani tersebut belum mendatangkan kemaslahatan, setengah dari kelompok tani merasa bahwa haknya belum terpenuhi