Kebebasan beragama di negara kita telah di jamin dalam UUD 1945, namun dalam menjalankan peribadatan agama, tidak menutup kemungkinan terjadinya pembenaran adanya aksi-aksi yang bersifat melukai, represif serta destruktif dan mencedari hukum yang berlaku di Indonesia atas dasar agama Metode Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui perundang-undangan, literatur-literatur dan pendekatan kasus yang memiliki kesamaan tema dengan judul yang dibahas oleh penulis. Hasil dari penelitian hukum ini menjelaskan bahwa apakah perbuatan membela agama dapat dikualifika...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat yang mendasarkan garis keturunan melalui faktor gen...
Pada Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) m...
Setiap warga Negara haruslah diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang apapun latar belakan...
AbstrakPerjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana d...
Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan a...
ABSTRAK Islam mewajibkan umatnya untuk memperoleh makanan yang halal dan thayyib. Salah satu makana...
Pernikahan yang tidak tercatat, tidak berakibat hukum dan tidak memiliki pengakuan hukum. Pencatatan...
Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena ada alasan objektif dari suatu permasalahan yang...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa proses hukum pelaku kejahatan penodaan agama ...
Skripsi ini berjudul “Urgensi Penyuluh Agama Dalam Menangani Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecama...
Pendaftaran tanah di Indonesia saat ini sangat penting karena untuk memastikan kepemilikan hak atas ...
Hukum mengerjakan Shalat Jamak adalah mubah atau diperbolehkan bagi yang memenuhi persyaratan yang b...
Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kehidupann...
ABSTRAK Sita jaminan adalah sita yang dimintakan oleh penggugat melalui permohonannya kepada majeli...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat yang mendasarkan garis keturunan melalui faktor gen...
Pada Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) m...
Setiap warga Negara haruslah diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang apapun latar belakan...
AbstrakPerjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana d...
Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan a...
ABSTRAK Islam mewajibkan umatnya untuk memperoleh makanan yang halal dan thayyib. Salah satu makana...
Pernikahan yang tidak tercatat, tidak berakibat hukum dan tidak memiliki pengakuan hukum. Pencatatan...
Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena ada alasan objektif dari suatu permasalahan yang...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa proses hukum pelaku kejahatan penodaan agama ...
Skripsi ini berjudul “Urgensi Penyuluh Agama Dalam Menangani Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecama...
Pendaftaran tanah di Indonesia saat ini sangat penting karena untuk memastikan kepemilikan hak atas ...
Hukum mengerjakan Shalat Jamak adalah mubah atau diperbolehkan bagi yang memenuhi persyaratan yang b...
Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kehidupann...
ABSTRAK Sita jaminan adalah sita yang dimintakan oleh penggugat melalui permohonannya kepada majeli...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat yang mendasarkan garis keturunan melalui faktor gen...
Pada Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) m...