Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia)

The level of punishment for criminal defamation through electronic media (cyber defamation) in Indonesia is quite high. This is because the Special Defence is rarely referred to in Article 310 Paragraph (3) of the Indonesian Penal Code (KUHP) and the provisions in that article are limited. This study aims to examine the renewal of criminal law related to special defense in cyber defamation crimes in Indonesia by comparing them with the provisions in force in Malaysia. This study uses qualitative juridical data analysis methods and normative juridical research methods against Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended in Law Number 19 of 2016, the Indonesian Penal Code (KUHP), and the Malaysian Penal Code as a material ratio. The results show that Indonesia can adopt the concept of Special Defence from cyber defamation as applicable in Malaysia, by comprehensively regulating it in UU ITE as a "lex specialis" of the Indonesian Penal Code (KUHP) that regulates cyber defamation. This is a manifestation of the benefits of comparative law as a renewal of the Indonesian criminal law system.Tingkat pemidanaan pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik (Cyber Defamation) di Indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena jarang dirujuknya Special Defence dalam Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam pasal tersebut yang limitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan hukum pidana terkait Special Defence pada tindak pidana cyber defamation di Indonesia melalui perbandingannya dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif dan metode penelitian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Malaysian Penal Code sebagai bahan perbandingan. Atas tinjauan perbandingan hukum, diketahui beberapa perbedaan serta persamaan dari kedua sistem hukum ini baik dari segi konsep maupun penerapannya. Dari hasil tinjauan tersebut pula, ditemukan lima poin yang dapat diadopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia terkait konsep Special Defence dari tindak pidana cyber defamation sebagaimana yang berlaku di Malaysia. Pengadopsian poin-poin tersebut secara komprehensif dapat diterapkan dalam UU ITE sebagai lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana cyber defamation. Adanya hasil ini merupakan wujud dari manfaat perbandingan hukum sebagai pembaruan sistem hukum pidana nasional Indonesia