EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP JUAL BELI BARANG BEKAS ILEGAL (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN POLRES TANJAB BARAT KUALA TUNGKAL)

Penegakan hukum yang dilakukan Polres Kuala Tungkal dalam Implementasinya terhadap Efektivitas Penerapan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Barang Bekas Ilegal di Kuala Tungkal. Sejauh ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang barang bekas ilegal di Kuala Tungkal ini belum efektif, penegakan hukum terhadap pedagang barang bekas impor hanya berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat yang dialami oleh pihak aparat penegak hukum di Polres Kuala Tungkal. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli barang bekas ilegal dalam peraturan perundangan di Indonesia, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penegakan Hukum Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Kuala Tungkal dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penghambat Penegakan Hukum Praktik Jual Beli Barang Bekas Ilegal Di Kuala Tungkal. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif Yuridis Normatif dengan metode pengumpulan data melalui penelitian terdahulu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, terkait Penegakan hukum terhadap pedagang jual beli barang bekas di Kuala Tungkal sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi terhadap pedagang barang bekas ilegal oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kuala Tungkal tanpa melakukan penindaklanjutan terhadap pedagang barang bekas tersebut. Hal ini juga dilatarbelakangi karena tidak adanya Penyidik Pegawai Negei Sipil (PPNS), sehingga putusnya koordinasi terhadap aparat penegak hukum antar pihak Kepolisian Polres Kuala Tungkal dengan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga tidak adanya laporan terhadap pihak kepolisian akan perdagangan barang bekas impor terseb