Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Atas Status Hak Atas Tanahnya Di Indonesia
- Andri Wijaya, Alfian
DOIAbstract
Abstrak Perkawinan campuran berdampak pada kepemilikan hak atas tanah bagi WNI. Menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA yang mendapatkan hak milik atas tanah karena wasiat, percampuran harta karena perkawinan dan WNI yang kehilangan kewarganegaraannya harus melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Penelitian ini mengkaji permasalahan dimana WNI dalam perkawinan campuran kehilangan haknya sebagai warga negara dalam memiliki hak atas tanah dikarenakan percampuran harta dalam perkawinan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan karena menurut Pasal 9 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa WNI dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, ...
Add to ORKG