Pembuktian Unsur Kekerasan Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ptk)

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Negara Indonesia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi juga sulit dalam hal pembuktiannya, baik tinggat penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pembuktian unsur kekerasan dalam tindak pidana perkosaan serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian tidak ada unsur kekerasan terhadap tindak pidana perkosaaan dalam putusan nomor 216/Pid.B/2020/PN Ptk. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diperoleh secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Perkara Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ptk bahwa pembuktian unsur kekerasan terhadap kejahatan perkosaan harus sesuai dengan sistem pembuktian undang-undang secara negatif yaitu sesuai Pasal 183 KUHAP. Pertimbangan hakim mengenai tidak adanya unsur kekerasan karena majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan antara korban dengan terdakwa atas dasar suka sama suka, sehingga tidak ada unsur kekerasan dan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa