Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst

Lembaga kepailitan merupakan salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan sengketa utang piutang dalam dunia bisnis. Perseroan bernama PT Pazia Retailindo sebagai debitor mendapat pinjaman utang dari PT Dana Kayadan Ambar Bawono sebagai kreditornya dengan ketentuan utang tersebut harus dilunasi kepada PT Dana Kaya 2 bulan setelah pinjaman diberikan dan kepada Ambar Bawono pada 3 bulan setelah pinjaman diberikan. Namun, debitor tidak pernah melakukan pembayaran utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka kreditor mengajukan permohonan pailt terhadap debitor berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara PT Pazia Retailindo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendeketan perundang-undang serta dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara naratif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kreditor selaku pemohon pailit terhadap debitor telah memenuhi syarat pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang secara garis besar pemohon pailit telah membuktikan secara sederhana adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya 2 (dua) kreditor atau lebih terhadap termohon pailit