Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 258/PDT.G/2020/PNBlb)

Perkembangan zaman saat ini sangat mempengaruhi aspek ekonomi khususnya dunia perdagangan. Pelaku Usaha sering bertindak seenaknya tanpa peduli akan hak Konsumen, sehingga timbul banyaknya sengketa Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharap mampu melindungi Konsumen, maka untuk mencapai tujuan tersebut muncul Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), bertujuan meningkatkan harkat martabat Konsumen. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/PN.Blb). Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dengan studi pustaka yaitu menginventarisasi data tersebut kemudian diidentifikasi dan dipelajari lalu disajikan dalam bentuk uraian sistematis, logis, dan rasional. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode analisis normatif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa BPSK Kabupaten Bandung berwenang mengadili sengketa konsumen antara PT Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya (BPRKS) selaku Pelaku Usaha dan Rosita selaku Konsumen. Hakim berpendapat BPSK sudah memenuhi peranannya dalam menjalankan Tugas dan Wewenang sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta putusan BPSK telah benar dan tidak melanggar ketentuan serta prosedur hukum yang berlaku