Izin Poligami yang Ditolak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 535/Pdt.G/2021/PA.Btl)

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pengecualian asas monogami bahwa dalam keadaan tertentu apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan memungkinkan seorang suami melakukan poligami (monogami terbuka). Peneliti mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 535/Pdt.G/2021/PA.Btl. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data dengan inventarisasi data, dan metode analisis dengan menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara dengan Nomor: 535/Pdt.G/2021/PA.Btl berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Hakim dalam menolak perkara permohonan izin poligami mendasarkan pada tidak terpenuhinya alasan alternatif berpoligami menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Alasan Alternatif Poligami. Menurut peneliti, putusan Hakim yang menyatakan menolak permohonan izin poligami ditambahkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum