Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019)

COVID-19 yang menyebar di awal 2020 membuat negara-negara di dunia mendeklarasikan keadaan darurat. Dalam konteks Indonesia, Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020. Penelitian ini hendak mencari tahu bagaimana kedudukan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini pula hendak mencari tahu bagaimana kewenangan negara dalam membatasi HAM dalam kedaruratan kesehatan masyarakat menurut hukum hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kedudukan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tidak sama dengan keadaan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945. Adapun dalam hal pembatasan HAM, negara memiliki kewenangan untuk membatasi HAM warga negaranya dalam kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19