Penegakan Hukum terhadap Penambangan Emas Liar sebagai Upaya Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya

Penelitian dilatarbelakangi kegiatan penambangan emas liar yang menimbulkan dampak permasalahan penegakan hukum, upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, serta ketidak sesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan penegakannya. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Data diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas liar di Kabupaten Tasikmalaya terdiri: (a) upaya preventif berupa sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; (b) upaya represif terhadap para pelaku penambangan liar. (2) Kajian normatif diketahui: (a) substansi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat celah hukum yaitu aspek pengendalian, pengawasan dan sanksi administratif, dan penegakan hukum; (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perlu memperhatikan terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Saran: (1) diharapkan peran serta instansi dan stakeholder terkait melaksanakan peran masing-masing dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi penambangan emas liar; (2) diharapkan pemerintah (Presiden) menyusun Peraturan Presiden tentang pendelegasian sebagian kewenangan perizinan usaha bidang pertambangan mineral dan batubara