Pengaturan Paradiplomasi Kerja Sama Sister Province dalam Sistem Saemaul Undong berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia (Studi mengenai Implementasi Kerja Sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan)

Paradiplomasi merupakan hubungan diplomasi antara dua sub-state yang berbeda negara. Salah satu bentuknya yaitu kerja sama sister province, suatu hubungan diplomasi yang berkembang menyesuaikan fenomena globalisasi pada saat ini. Kerja sama sister province yang dijalankan oleh Indonesia salah satunya yaitu kerja sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan dalam sistem saemaul undong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan praktik paradiplomasi dalam kerja sama sister province berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, serta implementasi paradiplomasi sistem saemaul undong dalam kerja sama sister province antara DIY, Indonesia dan Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui inventarisasi data sekunder dan wawancara mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang didukung dengan data primer dan kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan praktik paradiplomasi dalam kerja sama sister province berdasarkan hukum internasional secara umum mengacu pada Konvensi Wina 1969 yang dituangkan di dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan didasarkan pada asas pacta sunt servanda, good faith, dan consent. Di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 363 ayat (2) huruf c, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Kerja sama sister province antara Provinsi DIY dan Provinsi Gyeongsangbuk-Do dibuat berdasarkan MoU 2005 melalui penjajakan terlebih dahulu. Daerah yang menjadi tujuan kerja sama masih terdapat beberapa kendala implementasi, seperti kurang berfungsinya Pemerintah Daerah DIY dan situasi pandemi Covid-19 pada 2020