Politik Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kertayasa Kabupaten Ciamis

Penelitian dengan judul “Politik Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kertayasa Kabupaten Ciamis” dilatarbelakangi oleh kehadiran BUMDes yang kurang memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa maupun pemasukan bagi PADes. Hal ini dipicu oleh adanya kendala dalam implementasi program-program yang ada, serta perbedaan pandangan diantara aktor yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan politik implementasi kebijakan Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kertayasa Kabupaten Ciamis, mengetahui dan menjelaskan aktor yang terlibat dalam politik implementasi kebijakan Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kertayasa Kabupaten Ciamis, serta mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam politik implementasi kebijakan Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kertayasa Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan perspektif strukturalis dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi serta teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif. Sedangkan untuk keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, bagaimana politik implementasi kebijakan Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kertayasa Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa BUMDes mengalami stagnasi yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta komitmen dari kepala desa mengenai BUMDes serta pendirian BUMDes cenderung sebagai formalitas dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kedua, dalam implementasi perdes tersebut terdapat berbagai aktor yaitu kepala desa, BPD, pelaksana operasional BUMDes, dan pendamping desa yang masing-masing memiliki kepentingannya serta mempengaruhi proses implementasi perdes. Ketiga, terdapat faktor internal yang meliputi lemahnya sistem pengelolaan keuangan, lemahnya SDM, sarana prasarana yang tidak memadai serta faktor eksternal yaitu pemerintah desa yang tidak memberikan arahan atau sosialisasi BUMDes dan pemerintah desa yang belum mampu melihat potensi desa sebagai pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2016 di Desa Kertayasa. Kata Kunci: Politik Implementasi, Peraturan Desa, BUMDe