PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Alat bukti saksi sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Sudah seharusnya saksi mendapatkan perlindungan yang intensif. Masih dapat ditemui beberapa kasus dimana seorang saksi mendapatkan ancaman atas kasus yang dilaporkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kriteria dan hak-hak saksi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data disajikan dalam secara naratif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa saksi tindak pidana korupsi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Hak-hak yang diperoleh oleh saksi terdapat pada Pasal 5, Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 10A. Hak saksi diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014. Saksi tindak pidana korupsi yang memberatkan tersangka atau terdakwa meskipun ancamannya tidak terlihat tetapi harus terus diwaspadai. Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selain diberikan kepada saksi juga diberikan kepada keluarga saksi. Saksi tidak bisa dituntut balik karena sebagai pelapor atau saksi. Ketika dalam proses persidangan, saksi akan dihadirkan dengan perlindungan dan penjagaan ketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kata Kunci: Korupsi; Perlindungan; Saks