Adanya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana menimbulkan adanya kewenangan penuntutan terhadap pelaku. Daluwarsa sebagai alasan peniadaan atau alasan hapusnya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Untuk sempurnanya ketentuan dan pelaksanaan daluwarsa penuntutan tindak pidana di Indonesia perlu dilakukan kajian perbandingan antara hukum pidana Indonesia dan Thailand. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaturan daluwarsa penuntutan tindak pidana di Indonesia dan Thailand serta mengkaji persamaan dan perbedaan daluwarsa penuntutan tindak pidana antara sistem hukum Indonesia dan Thailand. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data p...
Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kej...
Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Ne...
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui dan mempertahankan legalitas pidana mati sebagai...
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak Pidana menjadi masalah di berbagai belahan dunia. Untuk m...
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak Pidana menjadi masalah di berbagai belahan dunia. Untuk m...
Sistem peradilan pidana di setiap negara berbeda satu sama lain, tidak terkecuali ketentuan tentang ...
Sistem peradilan pidana di setiap negara berbeda satu sama lain, tidak terkecuali ketentuan tentang ...
Korupsi adalah penyakit kronis yang dapat menyebabkan kerusakan pada segala kehidupan berba...
Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Ana...
Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), makar dengan maksud supaya sel...
Abstrak: Banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang,menyebabkan perangkat aturan hukum perlu ...
Judul penulisan hukum ini adalah Tinjauan Terhadap Langkah JaksaPenuntut Umum Dalam Membuktikan Perk...
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui ancaman sanksi pidana bagi dokter tanpa izin praktik ...
Indonesia sebagai negara hukum, memiliki bermacam-macam peraturan hukum, salah satunya adalah Kitab ...
Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal ter...
Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kej...
Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Ne...
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui dan mempertahankan legalitas pidana mati sebagai...
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak Pidana menjadi masalah di berbagai belahan dunia. Untuk m...
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak Pidana menjadi masalah di berbagai belahan dunia. Untuk m...
Sistem peradilan pidana di setiap negara berbeda satu sama lain, tidak terkecuali ketentuan tentang ...
Sistem peradilan pidana di setiap negara berbeda satu sama lain, tidak terkecuali ketentuan tentang ...
Korupsi adalah penyakit kronis yang dapat menyebabkan kerusakan pada segala kehidupan berba...
Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Ana...
Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), makar dengan maksud supaya sel...
Abstrak: Banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang,menyebabkan perangkat aturan hukum perlu ...
Judul penulisan hukum ini adalah Tinjauan Terhadap Langkah JaksaPenuntut Umum Dalam Membuktikan Perk...
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui ancaman sanksi pidana bagi dokter tanpa izin praktik ...
Indonesia sebagai negara hukum, memiliki bermacam-macam peraturan hukum, salah satunya adalah Kitab ...
Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal ter...
Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kej...
Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Ne...
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui dan mempertahankan legalitas pidana mati sebagai...