EVALUASI INSTRUKSI BUPATI TEGAL NOMOR: B.938 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI TEGAL NOMOR: B.935 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TEGAL

Tri Noviani, NPM. 2117500024. Evaluasi Instruksi Bupati Tegal Nomor: B.938 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Tegal Nomor: B.935 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Tegal. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melaksanakan pembatasan mobilitas masyarakat lewat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar( PSBB), sebaliknya Pemerintah Kabupaten Tegal menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Munculnya Keppres Nomor. 9 Tahun 2020, Presiden sudah mendelegasikan kewenangannya pada setiap Gubernur untuk bisa lebih merespon aktif serta menghasilkan kebijakan yang berguna untuk daerahnya. Instruksi Bupati Tegal Nomor: B.938 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Tegal Nomor: B.935 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Tegal ialah salah satu kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan PPKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kabupaten Tegal. Adapun metode penelitian yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber informasi yang berasal dari observasi, wawancara, jurnal ilmiah, literature buku, situs website formal yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif ialah menggambarkan pelaksanaan kebijakan pembatasan aktivitas warga di kabupaten Tegal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan PKM di Kabupaten Tegal meliputi beberapa hal yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa memakai masker, pembatasan jam operasional aktivitas usaha. Pelaksanaan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kabupaten Tegal telah efektif. Keterlibatan semua pihak Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polres, Satpol PP, Kepala Desa mampu bekerja sama untuk mengurangi kerumanan masyarakat yang akan berpotensi peningkatan Covid-19. Tetapi perlu adanya evaluasi terkait PPKM tersebut. Kata Kunci: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kebijakan, Covid-1