DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PRIVATISASI PT KERETA API INDONESIA TERHADAP REKRUTMEN DAN HAK TENAGA KERJA

Kebijakan privatisasi merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Pengalihan aset dapat diartikan sebagai pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kepada swasta. Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik, sebagian masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengkaji dampak penerapan kebijakan privatisasi PT Kereta Api Indonesia terhadap rekruitmen dan hak tenaga kerja. (2) Untuk mengkaji upaya penanggulangan dampak penerapan kebijakan privatisasi PT Kereta Api Indonesia terhadap rekruitmen dan hak tenaga kerja. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensionaldan online serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak kebijakan privatisasi tidak selalu berdampak negatif bahkan lebih banyak berdampak positif terhadap tenaga kerja selama proses privatisasi sesuai dengan Undang – Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah juga perlu melakukan upaya yang lebih maksimal agar masyarakat tidak beranggapan bahwa privatisasi hanya akan menimbulkan dampak yang kurang baik, salah satu upaya yang perlu di lakukan pemerintah yaitu upaya yang bersifat yuridis dengan cara mempersiapkan pengaturan hukum yang lebih lengkap dan jelas, upaya yang bersifat non yuridis yaitu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan Sosialisasi secara kontinyu mengenai konsep dasar privatisasi. Kata kunci : Privatisasi, Dampak, Tenaga Kerja