TINJAUAN HUKUM KLAUSUL FORCE MAJEURE DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Situasi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang mendorong pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan PSBB yang memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pada aspek pekerjaan yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak. Berkaitan dengan pandemi Covid-19, untuk memulihkan perekonomian Pemerintahan Indonesia juga menerbitkan sejumlah kebijakan lain yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Identifikasi Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional yang tidak wajar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non bank atas keringanan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tinjauan Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Klausul Force Majeure Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Putusan No.22/Pdt.G/2020/PN.PWR jo Putusan No.531/Pdt/2020/PT.SMG. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka dan di analisis dengan melaui metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan penerapan force majeure terhadap seseorang yang melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan di masa Pandemi dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan tersebut. Banyak orang yang menganggap Pandemi Covid-19 tergolong sebagai force majeure sehingga dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Force Majeure, Perjanjian Pembiayaan