KONSEKUENSI ATAS PERUBAHAN DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN PADA UNDANG – UNDANG HAK CIPTA BAGI PENCIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Konsep perubahan delik pada undang – undang, tak terlepas undang – undang hak cipta pada umumnya mengikuti arah perkembangan masyarakat saat ini. Hal ini bertujuan agar hukum yang berlaku tetap dapat berjalan semestinya. Tetapi atas perubahan delik ini tentunya memiliki akibat atau konsekuensi tersendiri, terlebih lagi bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang menjadi aktor utama dibalik lahirnya suatu karya ciptaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi perubahan delik biasa menjadi delik aduan pada undang – undang hak cipta bagi pencipta dalam perspektif hukum pidana dan untuk mendeskripsikan konsekuensi hukum pidana yang timbul atas Perubahan delik pada Pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukun dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 66 Undang – Undang No.19 Tentang Tahun 2002 Tentang Hak cipta menyatakan negara masih memiliki wewenang untuk menegakan hukum atas pelanggaran hak cipta secara langsung, berbeda dengan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terdapat dalam pasal 120 memperbolehkan negara melakukan tindakan hukum apabila adanya proses aduan terlabih dahulu. Konsekuensi yang dihasilkan oleh perubahan delik tersebut bagi pencipta yaitu pencipta memiliki dua akses penyelesaian jika terjadi pelanggaran atas ciptaaan nya, yakni penyelesaian diluar pengadilan dan didalam pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Delik, Hak Cipta, Pencipta