ANALISIS TERHADAP KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG ZAKAT TESIS Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum

Pengelolaan zakat dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang bertindak sebagai Amil Zakat. Jumlah Amil Zakat banyak berdiri di masyarakat namun baru beberapa lembaga saja yang mengantongi ijin. Amil Zakat yang tidak memiliki ijin operasional dikenai sanksi, baik pidana penjara ataupun denda. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain : (1) Bagaimana Pengaturan Aspek Pidana Terhadap Amil Zakat Tanpa Izin ? (2) Apa Kendala dan Solusi Penerapan Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Amil Zakat? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman pidana bagi amil zakat tanpa izin berdasar UU No. 23 Tahun 2011, kendala-kendala yang dihadapi serta menemukan solusi yang tepat dalam penerapan undang-undang pengelolaan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya kesadaran dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan pasal 38 Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Pemerintah melalui BAZNAS mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinan dan pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat. Adapun pemberian izin operasional merupakan kewenangan pihak Kementerian Agama. Kondisi riil di lapangan belum ada sinergitas antara pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang ada. Kendalanya pengaturan syarat legalitas sangat memberatkan. Selain itu pemerintah dinilai belum serius dalam penegakan undang-undang pengelolaan zakat ini. Salah satu solusi yang tepat adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan mempermudah persyaratan pendirian Lembaga amil Zakat. Dan yang lebih penting perlu adanya edukasi yang intensif agar efektifitas undang-undang pengelolaan zakat dapat diterapkan lebih maksimal. Kata kunci : Pidana, Amil Zakat, Tanpa Ijin