RISYWAH DALAM POLITIK MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

Praktek politik uang dalam pemilu merupakan salah satu permasalahan yang cukup merumitkan pelbagai kalangan. Money politics biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu, seperti yang dimuat pada berita elektronik bahwa (Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako Hingga Uang Tunai, 2019). Padahal dalam Hukum Islam maupun Hukum Negara praktek suap-menyuap sangatlah dilarang dan perbuatannya termasuk dalam kategori risywah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan definisi Risywah menurut Hukum Islam dan mendeskripsikan Hukum Risywah dalam berpolitik menurut Persfektif Islam. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah library research atau penelitian kepustakaan, yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menjadikan data-data kepustakaan sebagai teori untuk dikaji dan ditelaah dalam memperoleh hipotesa atau konsepsi untuk mendapatkan hasil yang objektif. Dalam pengambilan data penulis mengambil dari beberapa sumber diantaranya: al-Quran, Hadis, Buku-buku, Kitab-kitab klasik dan referensi-referensi yang menunjang penelitian ini seperti pendapat para ulama dan para pakar hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelicin merupakan tindakan suap atau sogok (risywah) dengan tujuan memenangkan perkaranya atau memenuhi apa yang ia inginkan. Sebagian Ulama mengatakan praktek jual beli suara (money politic) dalam pemilukada termasuk dalam kategori risywah. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Perilaku risywah dalam politik terdapat perbedaan pendapat diantara dua hukum menurut ulama‟ fiqih (Haram atau Mubah) sesuai dengan situasi dan kondisinya. Implikasinya sebagai muslim yang wara‟ hendaknya lebih berhati-hati (ihtiyat) dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku agar tidak terjurumus kepada kategori perbuatan risywah