Legal Protection of Special Mining Business Permits as Continuation of Contracts of Work and Coal Mining Concession Work Agreements in the MINERBA Law (Analysis of Law no. 3 of 2020 Concerning Amendments to Law No. 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining)

ABSTRAKPasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atasUndang-UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), undang-undang inikerap kali disebut sebagai “undang-undang kontroversi” akibat dari munculnya berbagai tanggapan,mulai pro hingga kontra yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya ialah terkaitpenambahan Pasal 169A yang berkaitandengan memberikan keleluasaan bagi pemegang kontrak karya(KK) dan perjanjian karya pengusahaaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masaberlakunya, berupa perubahan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa lelang, jaminanperpanjangan dan luas wilayah yang tidak perlu diciutkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana kepastian hukum IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaanpertambangan batubara dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B yangpermohonan perpanjangannya ditolak oleh Menteri ESDM. Hasil penelitian menyatakan bahwa:1.Belum adanya kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya (KK) dan perjanjiankarya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). 2. Perlindungan hukum bagi pemegang KK danPKP2B yang permohonan perpanjangannya ditolak oleh Menteri terkait. Peraturan Pemerintah (PP) danPeraturan Menteri (PERMEN) yang merupakan aturan turunan yang lebih rinci dari pelaksanaanUndang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Izin Usaha Pertambangan, Kontrak Karya, Batubar