Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Berserikat

Pemerintah Indonesia menilai bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum memadai sebagai sarana untuk mencegah masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menganggap semakin marak organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Alasan lain penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 adalah penggunaan asas contrarius actus dan adanya kekosongan hukum terkait dengan pemberian sanksi terhadap Ormas yang melanggar. Mengingat sifatnya yang darurat, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai alasan dikeluarkannya perpu tersebut dan implementasi perpu tersebut terhadap Hak Berserikat. Tesis ini mengupas lebih lanjut terkait tinjauan umum unsur kegentingan memaksa penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 dan landasan filosofis, yuridis, serta sosiologis dibalik pembuatannya serta implementasinya terhadap hak berserikat. Lebih dari itu, analisa dalam tulisan ini menunjukkan meskipun landasan dari penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 cukup kuat terkait kekosongan hukum dan keadaan mendesak, namun juga terdapat kelemahan di dalamnya. Kelemahan tersebut di antaranya adalah argumen penggunaan asas contrarius actus yang kurang tepat dan pembatasan kebebasan berserikat yang kontradiktif dengan jaminan perlindungan dalam konstitusi meskipun kehadiran dari Perpu No. 2 Tahun 2017 bukan merupakan untuk membungkam kemerdekaan masyarakat dalam berserikat dan berkumpul. Selain itu, implementasi hak kebebasan berserikat setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menjadi hal yang perlu dikaji lebih lanjut karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 terkait pendaftaran Ormas secara sukarela. Kata Kunci: perpu, ormas, hak asasi manusia, hak berserikat, contrarius actus. /The Government of Indonesia has assumed that Law No. 17 Year 2013 on Mass Organization is ineffective in suppressing the widespread ideology which contradicts the Pancasila. On the other hand, the Government of Indonesia also thought mass organizations with radical activities are increasingly widespread. For those reasons, the Government of Indonesia issued Government Regulation In Lieu of Law Number 2 Year 2017 on the Revision of Law Number 17 Year 2013 on Mass Organization which is now stipulated as Law No. 16 Year 2017. Another reason of the issuance of Government Regulation In Lieu of Law No. 2 Year 2017 are the use of contrarius actus principle and the legal void in relation with sanctions for mass organization that commit infringement. Based on the emergency matter, further research is needed regarding the reasons on the issuance of Government Regulation In Lieu of Law No. 2 Year 2017 and the implementation of such Government Regulation In Lieu of Law toward rights of association. This thesis further analyze related to the general overview of emergency matters contained in Government Regulation In Lieu of Law No. 2 Year 2017issuance and the philosophy, juridical, and sociological basis behind the formulation of this regulation, also the implementation of such regulation toward rights of association. Moreover, the analysis here shows that even though the basis of the issuance of Government Regulation In Lieu of Law No. 2 Year 2017 strong enough on legal void and condition of emergency, but there are weaknesses inside. Weaknesses of this said regulation are argument of the use contrarius actus principle as urgent reason is a weak argument for issuance the Government Regulation In Lieu of Law No. 2 Year 2017 and restriction on freedom of association contradict the protection guarantees of constitution, even though the promulgation of Government Regulation In Lieu of Law No. 2 Year 2017 does not intend to silence the freedom of association for Indonesian people. Moreover, the rights of association implementation following the existence of Law No. 16 Year 2017 become an important issue to studied further since it contradicts with Constitutional Court’s Verdict Number 82/PUU-XI/2013 regarding mass organization registration voluntarily. Keywords: government regulation in lieu of law, mass organization, human rights, rights of association, contrarius actus