Kekuatan Mengikat Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Perdata No. 386/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst Tanggal 07 Februari 2012 Jo No.327/Pdt/2013/Pt.Dki Tanggal 26 September 2013 Jo No. 1517 K/Pdt/2014 Tanggal 27 November 2014)

Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat) dan bukan merupakan negara berdasarkan kekuasaan (machtsstaat), terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tegas bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Keadilan bagi setiap orang atau masyarakat adalah prinsip bagi negara hukum. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuang orang lain sehingga diantara mereka terjalin hubungan. Dalam hubungan tersebut kadangkala sering menimbulkan sengketa atau perselisihan hak dan kewajiban, maka dari itu pihak yang saling berhubungan dalam hal dan kewajiban membuat suatu aturan tertulis bagi para pihak sendiri, guna apabila terjadinya hal perselisihan para pihak dapat membela dan mempertahankan hak ataupun kewajibannya. Aturan yang tertulis tersebut ada yang bersifat otentik maupun di bawah tangan. Apabila terjadi sengketa, maka berdasarkan negara hukum para pihak melibatkan pengadilan. Dalam hukum beracara di pengadilan ada hukum acara perdata. Hukum acara perdata mengatur adanya sistem pembuktian. Jika ada pembuktian berarti ada alat bukti. Alat bukti dalam perkara perdata ada lima salah satunya adalah bukti tertulis. kta di bawah tangan termasuk kedalam alat bukti tulisan. Dalam pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan mengikat alat bukti akta di bawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata dan dalam penelitian ini juga menganalisis putusan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim ketika akta di bawah tangan menjadi alat bukti dalam persidangan. Metode dalam penulisan ini adalah metode penulisan normatif dengan perolehan data dilakukan melalui kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi dan mendukung analisis dilakukan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori Keadilan, teori Kesepakatan, dan teori Pembuktian. Kesimpulan penelitian ini, kekuatan akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam sidang pemeriksaan perkara perdata, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik apabila akta di bawah tangan itu diakui oleh para pihak yang membuatnya. Namun apabila tandatangan dipungkiri maka kekuatan akta di bawah tangan tersebut hanya menjadi bukti permulaan saja