Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Mediasi, Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai tempat manusia berkembang (berketurunan). Karena itu tanah mempunyai peranan yang penting bagi untuk kepentingan hidup dan kehidupan untuk mewujudkan tujuan nasional. Juga bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, melaksanakan pembangunan di segala bidang selalu memerlukan tanah sebagai wadah untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dalam ukuran yang cukup. Ketersediaan tanah dalam area yang cukup semakin penting terutama untuk keperluan masyarakat karena area tanah tidak pernah bertambah sementara jumlah penduduk selalu bertambah dan bertumbuh dengan pesat. Ketidak seimbangan antara kebutuhan akan tanah dengan jumlah pertumbuhan dan pertambahan penduduk dapat atau bahkan sering menjadi penyebab terjadinya benturan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Dengan semakin seringnya terjadi benturan tersebut maka sering dijumpai terjadi polemik antara masyarakat dengan pemerintah. Karena itu pemerintah terpaksa menggunakan instrumen hukum untuk menertibkan dan menyelesaikan perbenturan yang sering terjadi itu. Permasalahan yang sering terjadi adalah sengketa mengenai kepemilikan tanah yang berakhir pada pembatalan sertipikat kepemilikan atas tanah tersebut yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peradilan Umum. Apabila terjadi permasalahan di bidang pertanahan maka Kantor Pertanahan mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak didukung dengan pelayanan yang terpadu, terbuka/transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara melakukan mediasi. Fungsi mediasi yang diperankan kantor pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai upaya yang lebih efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Proses penyelesaian melalui pengadilan pun sebelum majelis hakim memeriksa suatu perkara selalu diwajibkan melakukan mediasi karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Meknisme mediasi sudah banyak ditempuh para pihak yang bersengketa karena berbagai sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi misalnya sengketa hubungan industrial, sengketa bisnis, sengketa olah raga, dan lain-lain. Ada beberapa keuntungan apabila menggunakan mediasi salah satunya adalah diantara para pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa kalah dan menang, tetapi mereka sama-sama merasa menang-menang (win-win). Dalam penelitian ini Penulis mengangkat dua pokok permasalahan: 1) Apakah ada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang diperoleh para pihak yang bersengketa apabila sengketa yang timbul diselesaikan melalui Mediasi? dan 2) Apa perbedaan penyelesaian sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara? Untuk memecahkan kedua permasalahan tersebut Penulis menggunakan beberapa teori hukum: Teori Tujuan Hukum; Teori Kepastian Hukum; Teori Keadilan Hukum dan Teori Kemanfaatan Hukum. Penyelesaian secara mediasi dimana mediator ini menjembatani untuk menyelesaikan sengketanya. Hal ini juga memberikan perbedaan mediasi dengan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Pihak ketiga ini mempunyai sifat yang netral diantara kedua belah pihak yang bersengketa dan memberikan atau menemukan kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak kalah mengikatnya dengan putusan dari Pengadilan karena putusan mediasi diambil oleh para pihak yang bersengketa secara musyawarah untuk mufakat. Artinya tidak memerlukan lagi ada mekanisme lain untuk eksekusinya misalnya melalui permohonan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Putusan melalui mediasi adalah putusan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa tanah melalui Pengadilan Negeri adalah Perbuatan Melawan Hukumnya, bukan sertipikatnya, sedangkan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek adalah KTUN yang merugikan pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dan atau terdapat cacat wewenang dan atau subtansi dan atau prosedur dalam penerbitannya. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertipikat hak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan sertipikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Penyelesaian sengketa pertanahan , Mediasi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dosen Pembimbing I : Dr. Gindo L. Tobing, SH., MH Dosen Pembimbing II : Dr. Wiwik Sri Widiyarti, SH., M