Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Membatalkan Produk Hukum Pemerintahan Daerah (Perda) Di Indonesia

Bergulirnya reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dibarengi dengan perubahan-perubahan mendasar dalam tatanan hukum dan perundang-undagan yang merupakan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Sejak bergulirnya reformasi, masalah otonomi sering menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan, baik kalangan politisi, birokrasi, akademisi dan bahkan masyarakat awam, terlebih kaitannya dengan kepentingan daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai pengujian pembatalan peraturan daerah dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan melakukan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Hasil penelitian Pengujian terhadap Peraturan Daerah telah melahirkan dualiasme pengujian yaitu executive review oleh pemerintah pusat Pembatalan perda oleh Menteri Dalam Negeri dengan dasar hukum Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan beragam cara, ada yang segera mencabut perda dimaksud dan dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi ada juga pemerintah daerah yang tetap saja memberlakukan perda-perda yang sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat tersebut tanpa menghiraukan pembatalan tersebut sehingga menimbulkan kondisi dimana peraturan daerah ini tidak memiliki keberlakuan. Implikasi hukum timbul sebagai akibat dari pembatalan peraturan daerah tersebut yaitu lahirnya ketidakpastian hukum terhadap status peraturan daerah Ketidakpastian hukum ini disebabkan tidak adanya kejelasan apakah peraturan daerah tersebut masih memiliki kekuatan hukum ataukah sudah tidak memiliki kekuatan hukum. Kata kunci : Peraturan daerah, keabsahan dan mekanisme pembatala