Model Legalisasi Sertifikasi Tanah di Perdesaan dan Proyeksi terhadap Nilai Manfaat Kepemilikan

Penelitian ini membahas tentang kondisi sistem legalisasi sertifikasi tanah di wilayah perdesaan. Ketentuan-ketentuan tentang pertanahan yang ada di Indonesia dapat diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasanya lebih dikenal juga dengan UUPA. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dalam kendala pengurusan sertifikasi tanah dan nilai manfaat sertifikasi, skema dan proses alternatif legalisasi serta menyusun strategi keberhasilan dalam sertifikasi tanah di Indonesia. Hasil analisis menujukkan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang berkeinginan untuk melakukan sertifikasi tanah yang paling dominan adalah dapat menambah nilai objek tanah, mengurangi rasa ketakutan kehilangan tanah, dapat mengurangi sengketa tanah, meningkatkan investasi dan memudahkan akses permodalan. Skema dan kemudahan proses legalisasi dalam sertifikasi tanah diperlukan pemahaman bagi masyarakat untuk memperhatikan persyaratan dokumen sertifikasi tanah, mengetahui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah hak dan pendaftaran bidang tersebut dalam daftar tanah, serta memfollow up status penerbitan sertifikat petugas BPN. Keberhasilan dalam sertifikasi tanah di Indonesia perlu upaya sosialisasi oleh pemerintah baik dari tingkat Kelurahan, Kabupaten/Kota bahkan dari Pusat agar informasi terkait sertifikasi dapat diterima dan masyarakat mengetahui manfaatnya serta adanya sosialisasi terkait standar pengurusan sertifikat tanah, pembuatan manual book atau tata cara pengurusan sertifikasi tanah untuk dapat didistribusikan pada masyarakat baik dalam bentuk online maupun textbook. This study discusses the condition of the land certification legalization system in rural areas. The provisions on land in Indonesia can be regulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles or usually better known as UUPA. The purpose of this research is to find out the factors in the constraints in obtaining land certification and the value of the benefits of certification, alternative legalization schemes and processes as well as formulating a strategy for success in land certification in Indonesia. The results of the analysis show that the most dominant factors that influence a person's desire to certify land are being able to increase the value of land objects, reducing the fear of losing land, reducing land disputes, increasing investment and facilitating access to capital. The scheme and ease of the legalization process in land certification requires understanding for the community to pay attention to the requirements for land certification documents, knowing the activities of measuring and mapping parcels of land rights and registering these fields in the land register and following up on the status of issuance of certificates by National Land Agency (BPN) officers. Success in land certification in Indonesia requires socialization efforts by the government from the Village, Regency/City levels and even from the Center so that information related to certification can be received and the community knows the benefits as well as socialization related to land certificate management standards, making manual books or procedures for obtaining land certification. to be distributed to the public in both online and textbook for